
RI Miliki Kementerian Haji dan Umrah, Langkah Sejarah Perkuat Diplomasi dengan Arab Saudi
Jakarta – Umat Islam di Tanah Air patut bersyukur atas lahirnya Kementerian Haji dan Umrah di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara.
Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah bersejarah ini.
“Ini menjadi satu-satunya di dunia selain Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah adalah jawaban atas tantangan masa kini dan masa depan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” ujarnya.
Sejak lama, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mendorong lahirnya kementerian khusus ini. Firman mengungkapkan, kehadirannya mencerminkan keberpihakan negara kepada jemaah dan para pelaku usaha resmi di bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah.
“Alhamdulillah, doa dan harapan itu kini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru dengan menghadirkan Kementerian Haji dan Umrah,” tutur Firman.
AMPHURI menilai, kementerian ini akan memperkuat fokus kelembagaan, menghadirkan tata kelola yang profesional, berkeadaban, serta memberikan perlindungan lebih baik bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.
Selain untuk kepentingan jemaah, keberadaan kementerian ini juga diyakini akan memperkokoh hubungan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.
“Selama ini, posisi diplomasi kita kurang setara. Di Saudi sudah ada Menteri Haji dan Umrah, sementara Indonesia hanya setingkat direktorat. Kini, dengan kementerian ini, posisi kita akan lebih sejajar,” jelas Firman.
Ia menambahkan, langkah ini juga akan memberdayakan industri haji dan umrah nasional agar semakin berkembang sejalan dengan transformasi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi.
Kementerian Haji dan Umrah lahir melalui perubahan ketiga Undang-Undang Haji dan Umrah yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 26 Agustus 2025. Sebelum menjabat sebagai menteri dan wakil menteri, Gus Irfan dan Dahnil Anzar memimpin Badan Penyelenggara Haji. Dengan perubahan status kelembagaan ini, pelayanan jemaah diharapkan semakin maksimal.
Sumber: Detik.com
Sumber: Detik.com
Tinggalkan komentar Anda disini
Email Anda tidak akan kami publish. Form bertanda * harus diisi