Blog

Jakarta – Rancangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler Tahun 2027 yang dipublikasikan pemerintah sebesar sekitar Rp107 juta dengan skema pembiayaan 40 persen ditanggung jamaah dan 60 persen berasal dari nilai manfaat dana haji menuai berbagai tanggapan.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai skema tersebut memang akan meringankan beban jamaah yang berangkat pada tahun berjalan. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam dari sisi keberlanjutan pengelolaan dana haji.

"Kebijakan dengan menekan biaya serendah mungkin bagi jamaah memang akan dianggap sebagai kebijakan yang sangat populis dan pro jamaah. Namun apabila dikaji lebih mendalam, banyak hal yang akan dikorbankan dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan," ujar Mustolih dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, apabila subsidi yang diberikan mencapai sekitar Rp64 juta per jamaah, dengan kuota haji reguler sekitar 203 ribu jamaah, maka kebutuhan subsidi diperkirakan mencapai lebih dari Rp13 triliun.

Menurut Mustolih, skema tersebut berpotensi memberikan manfaat yang lebih besar kepada jamaah yang berangkat lebih awal, sementara jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu dapat menghadapi risiko berkurangnya nilai manfaat di masa mendatang.

"Skema ini identik dengan skema ponzi (ponzi scheme), menguntungkan jamaah yang diberangkatkan lebih awal yang menikmati subsidi besar, tetapi memberi risiko kerugian bagi jamaah yang berangkat belakangan," tegasnya.

Mustolih juga mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan haji, nilai manfaat tidak hanya diperuntukkan bagi jamaah yang berangkat pada tahun berjalan, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada jutaan calon jamaah yang masih menunggu antrean serta mendukung operasional pengelolaan dana haji.

"Terlebih angka subsidi tersebut lebih tinggi dari target nilai manfaat yang dirancang BPKH sebesar Rp12 triliun," ujarnya.

Ia mempertanyakan keberlanjutan pemberian subsidi apabila pada tahun-tahun mendatang kuota haji Indonesia meningkat secara signifikan, sebagaimana proyeksi dalam Visi Arab Saudi 2030.

"Maka sumber mana lagi yang akan dijadikan subsidi jika nilai manfaat sudah terkuras habis di tahun 2027, terlebih jamaah yang perlu disubsidi makin membengkak," katanya.

Selain itu, Mustolih menilai kondisi ekonomi global yang masih dipengaruhi inflasi, ketegangan geopolitik, hingga kenaikan biaya logistik dan energi juga perlu menjadi pertimbangan dalam merancang pembiayaan haji jangka panjang.

Menurutnya, nilai manfaat dana haji tidak seharusnya hanya dinikmati oleh jamaah yang berangkat pada tahun berjalan, mengingat terdapat sekitar 5,5 juta calon jamaah yang masih berada dalam daftar tunggu.

"Nasib dan hak mereka yang berangkat 5, 10, 20, bahkan 26 tahun mendatang juga harus dipikirkan," ujarnya.

Dari aspek syariah, Mustolih juga mengacu pada Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024 mengenai pemanfaatan hasil investasi setoran awal BIPIH. Menurutnya, hasil investasi pada prinsipnya merupakan hak calon jamaah secara individu dan penggunaannya perlu memperhatikan ketentuan syariah yang berlaku.

Ia juga menilai besaran biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah sebesar sekitar Rp43 juta perlu dikaji kembali apabila dibandingkan dengan biaya perjalanan umrah saat ini.

"Bandingkan dengan biaya perjalanan umrah saat ini yang sudah mencapai Rp40 juta per orang hanya untuk rentang 9 sampai 12 hari. Karena itu postur angka tersebut belum proporsional sehingga perlu dirasionalisasi," tandasnya.