Blog

hasanahtours.com - Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2024 sejumlah Rp 93,4 juta. Dalam kesepakatan tersebut, calon peserta haji hanya diwajibkan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 56 juta. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, pada Senin (27/11/2023).

Awalnya, pemerintah mengusulkan BPIH sebesar Rp 105 juta, namun setelah serangkaian diskusi dan rasionalisasi komponen oleh Panitia Kerja (Panja) BPIH, angka tersebut disesuaikan menjadi Rp 93,4 juta. Calon jemaah haji akan membayar Bipih sebesar 60 persen dari total biaya, sementara sisanya, sekitar Rp 37,3 juta, akan diambil dari nilai manfaat hasil pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Bipih mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah dan sebagian di Madinah, biaya hidup, serta biaya visa. Ashabul Kahfi menekankan bahwa keputusan ini diambil setelah penghitungan dan rasionalisasi yang cermat.

Foto Jamaah Haji & Umrah Hasanah Tour. Sumber: Hasanahtours.com

Sebagai langkah meringankan beban calon peserta haji, Panja Komisi VIII DPR RI mengusulkan kemungkinan cicilan pembayaran. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyatakan bahwa pelunasan haji bisa dicicil untuk memberikan kemudahan kepada calon jemaah.

Dengan ditetapkannya Bipih sebesar Rp 56 juta, calon jemaah perlu melunasi sisa biaya haji sebesar Rp 31 juta setelah memberikan setoran awal Rp 25 juta pada pendaftaran haji reguler. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pemanfaatan hasil pengembangan dana haji harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlangsungan dana haji.

Selain penyesuaian komponen biaya, terdapat perubahan kurs dollar AS dan riyal Saudi yang memengaruhi BPIH. Meskipun demikian, keputusan ini diharapkan membawa manfaat bagi jemaah, seperti tenggat waktu pelunasan yang lebih panjang dan peningkatan kualitas pelayanan.